LANGSUNGVIRAL.COM - Peringatan satu abad Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo pada 19 September 2026 tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan panjang sebuah lembaga pendidikan. Acara tersebut juga menjadi ruang bagi K.H. Hasan Abdullah Sahal untuk kembali menegaskan pilihan Gontor: Gontor memilih pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, ulama, guru, alumni, serta ribuan santri. Dalam suasana yang cair dan sesekali diselingi humor, Kiai Hasan membawa pembicaraan pada persoalan yang lebih luas, yakni hubungan pendidikan, masyarakat, ilmu, dan kekuasaan.
Gontor Memilih Pendidikan
Salah satu bagian penting dalam pidato tersebut adalah ketika Kiai Hasan menyampaikan keputusan pondok untuk tetap berada pada jalur pendidikan.
“Pondok ini memilih, menetapkan, memutuskan untuk memilih pendidikan.”
Pernyataan itu menjadi penegasan mengenai posisi Gontor di tengah kehidupan kebangsaan. Para alumninya dapat berkiprah dalam berbagai bidang, termasuk pemerintahan. Namun, lembaga pondok tetap menempatkan pendidikan sebagai jalan utama pengabdiannya.
Dengan demikian, keberadaan alumni di berbagai ruang publik tidak serta-merta mengubah arah lembaga. Pendidikan tetap menjadi pusat aktivitas Gontor.
Di sisi lain, Kiai Hasan juga menyinggung fenomena orang yang berusaha mendapatkan pengakuan dan kedudukan melalui kedekatan dengan pihak yang memiliki kekuasaan.
“Sekarang banyak orang yang cari muka.”
Ungkapan tersebut kemudian disambut tepuk tangan hadirin. Namun, Kiai Hasan justru mengingatkan mereka.
“Tepuk tangan tidak pada waktunya.”
Pesan tersebut memperlihatkan gaya komunikasi Kiai Hasan yang spontan. Humor digunakan untuk menyampaikan kritik, sementara suasana perayaan tetap berjalan.
Pendidikan dan Jarak dengan Kekuasaan
Bagi Kiai Hasan, pilihan pada pendidikan mempunyai konsekuensi yang lebih luas. Lembaga pendidikan perlu mempunyai ruang untuk membentuk manusia yang mampu berpikir dan mengambil sikap secara bertanggung jawab.
Sebab, pemerintahan dapat berubah. Pejabat dapat berganti. Kebijakan juga dapat mengalami perubahan.
Sementara itu, pendidikan bekerja dalam rentang waktu yang lebih panjang. Anak-anak yang hari ini belajar di sekolah dan pesantren akan menjadi bagian dari masyarakat pada masa mendatang.
Karena itu, pendidikan tidak semestinya hanya diarahkan untuk mengikuti kepentingan kekuasaan yang bersifat sementara.
Gontor sendiri mempunyai filosofi pendidikan yang menempatkan jiwa bebas sebagai salah satu bagian dari Panca Jiwa. Konsep tersebut berkaitan dengan kebebasan berpikir dan bertindak dengan tetap berada dalam tanggung jawab.
Dengan prinsip tersebut, kebebasan tidak dimaknai sebagai tindakan tanpa batas. Sebaliknya, kebebasan berjalan bersama ilmu, disiplin, dan tanggung jawab.
Kritik terhadap Budaya Cari Muka
Dalam pidatonya, Kiai Hasan juga menyinggung kecenderungan sebagian orang mengejar pengakuan, jabatan, atau keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan.
Ia menyebut orang yang tidak mempunyai ijazah mencari ijazah, yang tidak mempunyai nama mencari nama, yang tidak mempunyai uang mencari uang, dan yang tidak mempunyai jabatan mencari jabatan.
Fenomena semacam itu mempunyai persoalan tersendiri ketika terjadi di lingkungan kekuasaan. Sebab, seorang pemimpin membutuhkan informasi yang benar untuk mengambil keputusan.
Jika orang-orang di sekelilingnya hanya menyampaikan hal yang menyenangkan, kondisi sebenarnya dapat menjadi sulit terlihat.
Kritik dapat dianggap sebagai gangguan. Kekurangan bisa ditutupi. Sementara itu, persoalan masyarakat berpotensi hanya tampil sebagai angka atau laporan administratif.
Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga pendidikan yang tetap mempunyai jarak dengan kepentingan kekuasaan menjadi penting.
Sejarah Panjang Gontor
Pilihan Gontor pada pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang lembaga tersebut.
Gontor modern dibangun kembali oleh tiga bersaudara yang dikenal sebagai Trimurti, yaitu K.H. Ahmad Sahal, K.H. Zainuddin Fananie, dan K.H. Imam Zarkasyi, pada 1926.
Kemudian, pada 12 Oktober 1958, pondok tersebut diwakafkan kepada umat Islam melalui Badan Wakaf.
Dalam narasi sejarah Gontor, kawasan tersebut sebelumnya dikenal dengan ungkapan “nggon kotor”. Dalam pidatonya, Kiai Hasan kemudian menggunakan istilah tersebut sebagai bagian dari gambaran perubahan Gontor menjadi “nggon inspirator”.
Perubahan itu tidak terjadi secara instan.
Sebaliknya, perubahan lahir melalui pendidikan yang dijalankan secara terus-menerus. Proses tersebut berlangsung melewati pergantian generasi.
Karena itu, perjalanan 100 tahun Gontor bukan hanya tentang usia sebuah institusi. Di dalamnya terdapat cerita mengenai pendidikan, kaderisasi, kedisiplinan, pengabdian, dan kesinambungan nilai.
Wakaf Gontor Menjadi Amanah Umat
Salah satu bagian penting dalam perjalanan Gontor adalah keputusan para pendirinya untuk mewakafkan pondok kepada umat.
Wakaf tersebut membuat lembaga pendidikan itu tidak lagi ditempatkan sebagai milik keluarga semata. Ia menjadi amanah yang memiliki tanggung jawab lebih luas kepada umat.
Kiai Hasan juga mengingatkan pengorbanan para pendiri yang tidak hanya mewakafkan lembaga, tetapi juga ide, nilai, sistem, serta kecintaan kepada pondok.
Prinsip tersebut memberikan konteks terhadap posisi Gontor hingga sekarang.
Lembaga pendidikan yang dibangun sebagai amanah umat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nilai yang diwariskan pendirinya. Karena itu, kedekatan dengan kekuasaan tidak semestinya menghilangkan kemandirian lembaga.
Kiai Hasan dan Warisan Pendidikan Gontor
K.H. Hasan Abdullah Sahal lahir di Gontor pada 24 Mei 1947. Ia merupakan putra keenam K.H. Ahmad Sahal, salah satu pendiri Gontor modern.
Sejak kecil, kehidupannya telah berada dalam lingkungan pendidikan Gontor. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di Gontor, kemudian melanjutkan perjalanan keilmuan di lingkungan Gontor, Universitas Islam Madinah, dan Al-Azhar Mesir.
Ia tercatat sebagai pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor sejak 1985.
Latar belakang tersebut membuat pembicaraan Kiai Hasan mengenai Gontor tidak hanya bersumber dari posisi formalnya sebagai pimpinan pondok.
Ia merupakan bagian dari sejarah lembaga tersebut.
Karena itu, ketika berbicara tentang pendiri, pendidikan, pengabdian, dan perjalanan Gontor, ia juga sedang berbicara mengenai nilai yang diwariskan dari generasi sebelumnya.
Pesantren dan Tradisi Kritik Sosial
Dalam sejarah Indonesia, pesantren dan ulama mempunyai hubungan panjang dengan kehidupan masyarakat.
Sejumlah tokoh ulama tercatat mengambil jalan berbeda dalam menghadapi persoalan sosial, kolonialisme, politik, dan kebangsaan. K.H. Zainal Mustafa, K.H. Hasyim Asy’ari, hingga Haji Mohammad Misbach merupakan contoh tokoh dengan latar perjuangan dan pemikiran yang berbeda.
Perbedaan tersebut justru menunjukkan bahwa tradisi pemikiran Islam Indonesia tidak hanya mempunyai satu bentuk.
Ada ulama yang memilih jalur pendidikan.
Ada yang membangun organisasi.
Ada yang bergerak dalam perjuangan melawan kolonialisme.
Ada pula yang mengembangkan pemikiran sosial dan politik melalui jalan yang berbeda.
Karena itu, kritik terhadap kekuasaan juga mempunyai sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.
Tauhid dan Batas Kekuasaan
Dalam kerangka keagamaan, tauhid menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang mutlak.
Konsekuensinya, manusia tidak berada pada posisi yang mutlak.
Presiden bukan Tuhan. Menteri bukan Tuhan. Negara bukan Tuhan. Partai bukan Tuhan. Jabatan bukan Tuhan.
Prinsip tersebut memberikan dasar moral bahwa kekuasaan manusia tetap dapat dikritik.
Kebenaran tidak semestinya diukur hanya berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Ia perlu diuji melalui ilmu, fakta, akhlak, dan keadilan.
Karena itu pula, kritik terhadap pemerintah tidak harus dimaknai sebagai permusuhan. Begitu pula penghormatan kepada pemimpin tidak berarti seluruh tindakan pemimpin harus diterima tanpa pertanyaan.
Otoritas Tetap Memiliki Batas
Kiai Hasan juga memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan santri.
Ia mengatakan bahwa jika kehidupan pimpinan pondok, mulai dari makanan, pakaian, kendaraan, hingga rumah, jauh melebihi kehidupan santri secara tidak patut, maka santri dipersilakan mengkritik, bahkan melakukan demonstrasi.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa otoritas tetap mempunyai batas.
Jika seorang pemimpin lembaga pendidikan dapat dikritik oleh peserta didiknya, maka ruang kritik terhadap pemegang jabatan publik juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Namun, kritik tetap membutuhkan tanggung jawab.
Kebebasan berbicara tidak berarti bebas menyebarkan tuduhan. Kritik membutuhkan dasar, pengetahuan, dan pertimbangan terhadap dampaknya.
Satu Abad Gontor dan Pertanyaan tentang Masa Depan
Peringatan 100 tahun Gontor pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang masa lalu.
Ada pertanyaan mengenai apa yang hendak dipertahankan pada masa depan.
Bangunan dapat berubah. Pengelola dapat berganti. Generasi terus berganti.
Namun, nilai pendidikan dapat diteruskan apabila terus dirawat.
Di hadapan Presiden pada 19 September 2026, Kiai Hasan kembali menegaskan pilihan Gontor pada pendidikan. Pilihan tersebut sekaligus mengingatkan bahwa pesantren dapat bekerja sama dengan negara tanpa harus kehilangan identitas kelembagaannya.
Alumni pesantren dapat berada di pemerintahan. Mereka dapat bekerja di lembaga legislatif, yudikatif, dunia usaha, maupun bidang sosial.
Namun, lembaga pendidikannya tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang berpikir.
Pada titik itulah pidato Kiai Hasan mempunyai pesan yang lebih luas daripada sekadar perayaan satu abad.
Gontor memilih pendidikan.
Pilihan tersebut berkaitan dengan sejarah, wakaf, kaderisasi, kemandirian, dan tanggung jawab moral.
Pada akhirnya, keberanian yang ditunjukkan bukan semata keberanian berbicara di hadapan penguasa. Lebih dari itu, keberanian tersebut dapat dibaca sebagai upaya menjaga identitas lembaga agar tetap menjadi tempat pendidikan.
Sebab ketika kekuasaan datang dan pergi, pendidikan tetap mempunyai tugas untuk menyiapkan generasi berikutnya.
Dan pertanyaan terbesarnya bukan siapa yang berdiri di panggung.
Pertanyaannya adalah apakah ilmu tetap mampu berdiri sebagai ilmu ketika berhadapan dengan kekuasaan.
